Arti Kombinasi Huruf dan Angka pada Plat Nomor Kendaraan Bermotor

Setiap kendaraan pastilah mempunyai plat nomor. Plat nomor tersebut adalah bagaikan “kartu identitas” bagi kendaraan tersebut. Sebagian orang tahu apa arti dari nomor yang terpajang di depan dan belakang kendaraannya tersebut, sedangkan sebagian lain tidak. Bagi anda yang sudah tahu maka sebaiknya anda meninggalkan post ini dan membaca tulisan pada post lainnya. Dan bagi anda yang belum mengetahuinya silahkan baca uraian berikut dengan sebaik-baiknya.

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1 sampai dengan 4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor. Sebagai contoh, untuk wilayah DKI Jakarta:

* 1 – 2999 = dialokasikan untuk kendaraan penumpang

* 8000 – 8999 = dialokasikan untuk kendaraan penumpang

* 3000 – 6999 = dialokasikan untuk sepeda motor

* 7000 – 7999 = dialokasikan untuk bus

* 9000 – 9999 = dialokasikan untuk kendaraan beban

Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A sampai dengan Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf seri di belakang angka pendaftaran.

Khusus untuk DKI Jakarta, dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran, sesuai kategori atau dengan permintaan khusus. Format kategori 3 huruf seri umum yaitu: B XXXX XYZ

X = Umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar. Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan:

U – Jakarta Utara

B – Jakarta Barat

P – Jakarta Pusat

S – Jakarta Selatan

T – Jakarta Timur

E – Depok

N – Tangerang

C – Tangerang

K – Bekasi

F – Bekasi

Y = Umumnya jenis kedaraan berdasar golongan. Huruf yang mewakili kategori kendaraan:

A – Sedan / Motor

F – Minibus, Hatchback, City Car

V – Minibus

J – Jip dan SUV

D – Truk

T – Taksi

U – Kendaraan Staf Pemerintah

Q – Kendaraan Staf Pemerintah (contoh: B 1234 FQN untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi, B 1234 KQN untuk Pemerintah Kota Bekasi)

Z = Huruf acak yang diberikan untuk pembeda. Contoh: B XXXX PAA = Mobil tersebut terdaftar di Jakarta Pusat (P), berjenis sedan (A), dan memiliki huruf pembeda (A)

Kode Wilayah Nomor Kendaraan

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah karesidenan. Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2006.

Sumatera

BL = Nanggroe Aceh Darussalam

BB = Sumatera Utara bagian Barat (pesisir Barat)

BK = Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur)

BA = Sumatera Barat

BM = Riau BH = Jambi

BD = Bengkulu BP = Kepulauan Riau

BG = Sumatera Selatan

BN = Kepulauan Bangka Belitung

BE = Lampung

Jawa DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat

A = Banten: Kabupaten dan Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang

B = DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kabupatendan Kota Bekasi, Kota Depok

D = Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat

E = eks Karesidenan Cirebon: Kabupaten dan Kota Cirebon (E XXXX YA), Kabupaten Indramayu (YB), Kabupaten Majalengka (YC), Kabupaten Kuningan (YD)

F = eks Karesidenan Bogor: Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi

T = Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang

Z = Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya (H), Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis (T/W), Kota Banjar

Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

G = eks Karesidenan Pekalongan: Kabupaten (G XXXX B) dan Kota Pekalongan (A), Kabupaten (F) dan Kota Tegal (E), Kabupaten Brebes (G), Kabupaten Batang (C), Kabupaten Pemalang (D)

H = eks Karesidenan Semarang: Kabupaten (C/L/V) dan Kota Semarang (A/G/H/R/S/X/W/Y/Z), Kota Salatiga (B/K), Kabupaten Kendal (D/M), Kabupaten Demak (E)

K = eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (A/S/H), Kabupaten Kudus (B/K/T), Kabupaten Jepara (C/V), Kabupaten Rembang (D/M), Kabupaten Blora (E/N), Kabupaten Grobogan (F/P), Kecamatan Cepu (N/Y)

R = eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas (A/H/S/E), Kabupaten Cilacap (B/K/T/F), Kabupaten Purbalingga (C/L), Kabupaten Banjarnegara (D/M)

AA = eks Karesidenan Kedu: Kabupaten (B) dan Kota Magelang (A/H/K/S), Kabupaten Purworejo (C/L/V), Kabupaten Kebumen (D/M/W), Kabupaten Temanggung (E/N), Kabupaten Wonosobo (F/P/Z)

AB = DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta (A/H/F), Kabupaten Bantul (B/G), Kabupaten Gunung Kidul (D/W), Kabupaten Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kabupaten Kulon Progo (C)

AD = eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo (B/K/T), Kabupaten Boyolali (D/M), Kabupaten Sragen (E/N/Y), Kabupaten Karanganyar (F/P), Kabupaten Wonogiri (G/R), Kabupaten Klaten (J/C/L/V)

Contoh: AD 1234 CB, AD 1234 CK, dan AD 1234 CT merupakan Plat Nomor Kendaraan Bermotor dari Kabupaten Sukoharjo.

Jawa Timur

L = Kota Surabaya

M = eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan

N = eks Karesidenan Malang: Kabupaten (D-J) dan Kota Malang(A-C dan E), Kabupaten (L-N) dan Kota Probolinggo (P-R), Kabupaten (S,U) dan Kota Pasuruan (V,X), Kabupaten Lumajang (W-Z), Kota Batu (K)

P = eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso (A-D), Kabupaten Situbondo (E-H), Kabupaten Jember(K-T), Kabupaten Banyuwangi (U-Z)

S = eks Karesidenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang

W = Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik

AE = eks Karesidenan Madiun: Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan (W / X / Y / Z)

AG = eks Karesidenan Kediri: Kabupaten (D-J) dan Kota Kediri (A-C), Kabupaten (K-N) dan Kota Blitar (P-R), Kabupaten Tulungagung (S-T), Kabupaten Nganjuk (U-W), Kabupaten Trenggalek (Y-Z)

Catatan: Daerah dengan kode wilayah Z sebelumnya memiliki kode wilayah D (eks Karesidenan Parahyangan) Jombang memiliki kode wilayah S sejak tahun 2005, sebelumnya memiliki kode wilayah W Daerah dengan kode wilayah W sebelumnya memiliki kode wilayah L (eks Karesidenan Surabaya)

Bali dan Nusa Tenggara

DK = Bali

DR = NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah)

EA = NTB II (Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima)

DH = NTT I (Pulau Timor: Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote Ndao)

EB = NTT II (Pulau Flores dan kepulauan: Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor)

ED = NTT III (Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur)

Kalimantan

KB = Kalimantan Barat

DA = Kalimantan Selatan

KH = Kalimantan Tengah

KT = Kalimantan Timur

Sulawesi

DB = Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

DL = Sulawesi Utara Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro) DM = Gorontalo DN = Sulawesi Tengah

DT = Sulawesi Tenggara

DD = Sulawesi Selatan

DC = Sulawesi Barat

Maluku dan Papua

DE = Maluku

DG = Maluku Utara

DS = Papua dan Papua Barat

Kode Nomor Kendaraan Khusus Pemerintahan

Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan. Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kenderaan pejabat penting di Indonesia:

RI 1: Presiden

RI 2: Wakil Presiden

RI 3: Istri/Suami Presiden

RI 4: Istri/Suami Wakil Presiden

RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

RI 8: Ketua Mahkamah Agung (MA)

RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)

RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)

RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)

RI 14: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)

RI 15: Sekretaris Kabinet (Sekab)

RI 16: Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

RI 17: Menteri Luar Negeri (Menlu)

RI 18: Menteri Pertahanan (Menhan)

RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)

RI 20: Menteri Keuangan (Menkeu)

RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) R

I 22: Menteri Perindustrian

RI 23: Menteri Perdagangan (Mendag)

RI 24: Menteri Pertanian (Mentan)

RI 25: Menteri Kehutanan (Menhut)

RI 26: Menteri Perhubungan (Menhub)

RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan

RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans)

RI 29: Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU)

RI 30: Menteri Kesehatan (Menkes)

RI 31: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)

RI 32: Menteri Sosial (Mensos)

RI 33: Menteri Agama (Menag)

RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar)

RI 35: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)

RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek)

RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup

RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat

RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora)

RI 46: Jaksa Agung

RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)

RI 48: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

RI 49: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)

RI 52: Wakil Ketua DPR

RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara atau Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) Jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

Kode Nomor Kendaraan Khusus Korps Diplomatik dan Konsuler

Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC (singkatan dari Corps Consulaire), diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri. Kendaraan dengan nomor polisi ini secara sah sudah berada di luar teritori (extrateritorial) hukum dan regulasi Republik Indonesia.

Berikut adalah daftar nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

CD 12: Amerika Serikat

CD 13: India

CD 14: Perancis

CD 15: Vatikan

CD 16: Norwegia

CD 17: Pakistan

CD 18: Myanmar

CD 19: Republik Rakyat Cina

CD 20: Swedia

CD 21: Arab Saudi

CD 22: Thailand

CD 23: Mesir

CD 24: Perancis

CD 25: Filipina

CD 26: Australia

CD 27: Irak

CD 28: Belgia

CD 29: Uni Emirat Arab

CD 30: Italia

CD 31: Swiss

CD 32: Jerman

CD 33: Sri Lanka

CD 34: Denmark

CD 35: Kanada

CD 36: Brasil

CD 37: Rusia

CD 38: Afganistan

CD 39: Serbia

CD 40: Republik Ceko

CD 41: Finlandia

CD 42: Meksiko

CD 43: Hongaria

CD 44: Polandia

CD 45: Iran

CD 47: Malaysia

CD 48: Turki

CD 49: Jepang

CD 50: Bulgaria

CD 51: Kamboja

CD 52: Argentina

CD 53: Romania

CD 54: Yunani

CD 55: Yordania

CD 56: Austria

CD 57: Suriah

CD 58: Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)

CD 59: Selandia Baru

CD 60: Belanda

CD 61: Yaman

CD 62: Kesatuan Pos Sedunia (UPU)

CD 63: Portugal

CD 64: Aljazair

CD 65: Korea Utara

CD 66: Vietnam

CD 67: Singapura

CD 68: Spanyol

CD 69: Bangladesh

CD 70: Panama

CD 71: Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF)

CD 72: Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)

CD 73: Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)

CD 74: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

CD 75: Korea Selatan

CD 76: Bank Pembangunan Asia (ADB)

CD 77: Bank Dunia

CD 78: Dana Moneter Internasional (IMF)

CD 79: Organisasi Buruh Internasional (ILO)

CD 80: Papua Nugini

CD 81: Nigeria

CD 82: Chili

CD 83: Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)

CD 84: Program Pangan Dunia (WFP)

CD 85: Venezuela

CD 86: ESCAP

CD 87: Kolombia

CD 88: Brunei

CD 89: UNIC

CD 90: IFC

CD 91: United Nations Transitional Administration in East Timor

CD 97: Palang Merah

CD 98: Maroko

CD 99: Uni Eropa

CD 100: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Sekretariat)

CD 101: Tunisia

CD 102: Kuwait

CD 103: Laos

CD 104: Palestina

CD 105: Kuba

CD 106: Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)

CD 107: Libya

CD 108: Peru

CD 109: Slowakia

CD 110: Sudan

CD 111: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan)

CD 112: (Utusan)

CD 113: Center for International Forestry Research (CIFOR)

CD 114: Bosnia-Herzegovina

CD 115: Lebanon

CD 116: Afrika Selatan

CD 117: Kroasia

CD 118: Ukraina

CD 119: Mali

CD 120: Uzbekistan

CD 121: Qatar

CD 122: United Nations Population Fund (UNFPA)

CD 123: Mozambik

CD 124: Kepulauan Marshall

Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (warna dasar hitam dengan tulisan putih) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian. Contoh: “B 12345 15” berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Vatikan. Pada KTT Asia-Afrika 2005, kendaraan para pesertanya dipasang plat nomor dengan kode KAA.

Warna Plat Nomor Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa: Warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih

2. Kendaraan bermotor umum: Warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam

3. Kendaraan bermotor milik Pemerintah: Warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih

4. Kendaraan bermotor Corps Diplomatik Negara Asing: Warna dasar Putih dengan tulisan berwarna hitam

5. Kendaraan bermotor Staff Operasional Corps Diplomatik Negara Asing: Warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian

6. Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer): Warna dasar Putih dengan tulisan berwarna merah. (Keterangan tambahan: plat putih untuk mobil baru dengan seri ujung XX berarti dibeli dengan harga lunas dan bukan kredit).
Sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s